Sumber foto: unsplash

Oleh Don Zakiyamani

Tahun 2019 akhirnya tiba, ada beragam respon dalam menyambut tahun ini. Ada yang merayakan dengan kebiasaan duniawi, dan ada pula yang merayakan dengan giat agama. Meski yang kedua tidak mau dianggap merayakan akan tetapi kekhususan melakukan kegiatan agama diakhir tahun menjelang tahun baru tetaplah cara berbeda dalam membesarkan tahun baru.

Dan tulisan ini tidak akan masuk dalam ranah itu, karena ranah itu akan selalu menjadi debat yang tak berkesudahan. Indonesia sedang giat-giatnya berpolitik identitas. Mulai urusan selamat natal, ngaji, menjadi imam shalat, hingga urusan nasab seseorang dijadikan debat. Saya tidak mengatakan debat soal itu salah namun menurut pandangan kami yang awam, masih banyak hal lain dan produktif untuk diperdebatkan. Misalnya mengapa orang-orang bergelar akademik yang mewah masih menjadi bigot politisi.

Benar bahwa uang dan jabatan memang telah mempengaruhi intelektualitas. Para ilmuwan bahkan rela mengkhianati ilmunya. Meski masih ada namun mereka yang masih memegang teguh ilmunya sangat sedikit. Sangat sedikit ilmuwan yang berdiri bersama rakyat, mereka lebih memilih menjadi juru bicara penguasa. Benar bahwa kekuasaan menjanjikan uang dan jabatan, kekuasaan telah mampu menjadikan ilmuwan sebagai lucuwan.

Pergantian tahun jangan hanya dimaknai sebagai peristiwa fisika. Bukan pula hanya sebagai sebuah perjalanan bumi mengitari matahari. Lebih dari itu, pergantian tahun harus dimaknai sebagai pergantian pola pikir terutama kaum cerdas. Kaum cerdas harus mencerdaskan bukan malah membodohi, kaum cerdas harus kritis terutama pada penguasa. Jangan malah membenarkan opini dan propaganda pencitraan. Jangan memaknai para kritikus sebagai pembenci penguasa, justru merekalah orang-orang yang sayang pada penguasa. Dengan kritiklah teori-teori yang dianggap sudah mapan dimapankan lagi.

Dialetika hendaknya menjadi infrastruktur kecerdasan. Masyarakat awam seperti saya butuh pencerdasan, butuh input pengetahuan baru bukan kebohongan yang massif, terencana, terstruktur, serta disebarluaskan melalui media yang mendapat upeti sang penguasa. Negara demokrasi hendaknya menghidupkan dialog cerdas bukan hanya dialog elektabilitas. Negara demokrasi hendaknya mentradisikan cara berpikir intelektualitas bukan cara pikir identitas apalagi bigositas.

Kaum yang dianggap cerdas, intelek, bahkan ilmuwan, hendaknya tidak menjadi pelayan kekuasaan. Mereka harusnya melayani rakyat yang butuh kemapanan intelektualitas. Tahun politik harusnya menjadi kesempatan kaum cerdas mengkoreksi semua kegagalan. Mustahil ada pemerintahan sempurna sehingga koreksi harus terus dilakukan. Oposisi yang berkuasa nantinya harus tetap dikoreksi, dikritik.

Penguasa di alam demokrasi harus bahagia ketika dikritik. Baginya kritik adalah cara penyampaian cinta yang bagi sebagian orang dianggap kebencian. Penguasa di negara demokrasi malah kecewa bila pendukungnya terus memuji, ia butuh kritik sebagai ‘vitamin’, sebagai energi agar kinerjanya semakin baik. Hanya penguasa menuju otoriter yang main tangkap bila dikritik, menganggap kritik sebagai ‘racun’, padahal racun sebenarnya para penjilat disekitarnya. Para loyalis yang bigot tanpa intelektualitas adalah jenis racun ganas, bukan hanya membunuh penguasa akan tetapi membunuh kehidupan berdemokrasi.