Foto: @imatbagjagumilar

Oleh Don Zakiyamani

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka“. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”[1]

Meski terjemahan ayat diatas kewajiban namun Allah menggunakan diksi yang berkesan himbauan. Hal itu menunjukkan betapa Allah sangat mencintai hambaNya. Ini sekaligus penegasan betapa Yang Maha Kasih sangat meninggikan derajat perempuan. Sayangnya masih ada perempuan yang kemudian tidak ingin dimuliakan dengan alasan kebebasan, privasi, serta jutaan argumen lain yang semakin menegaskan pula masih ada perempuan yang bernalar ala kadar.

Teman-teman dari JIL (Jaringan Islam Liberal) menerjemahkan kewajiban jilbab bersifat opsional. Dengan dalih diskriminasi dan elitis serta kondisional[3]. Dan saya tidak ingin masuk dalam ranah sensitif, karena chador (Iran), milayat (Libya) atau pardeh (India) secara historis sudah dikenal dalam Taurat sebagai tif’eret. Hijab juga dikenal dalam Injil dengan zammah, zaif, mitpahat dan re’alaf. Artinya tidak elegan menyatakan kewajiban jilbab sebagai diskriminasi apalagi elitis, dan kondisional pada saat itu dan kini memiliki subtansi yang sama, memuliakan dan melindungi perempuan.

Diskriminasi menjadi salah satu argumen yang kemudian dibangun untuk menentang perda syariat Islam. Hijab menjadi salah satu contoh kasus yang hingga kini masih menarik untuk didiskusikan. Tulisan ini terinspirasi dari turis domestik yang hadir ke Aceh jelang tahun baru. Ada yang seolah-olah takut masyarakat Aceh bakal mengadili cara berpakaian, dan ada pula karena menghormati masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam.

Sesungguhnya kewajiban hijab juga diikuti kewajiban bagi laki-laki agar menjaga pandangannya[2]. Dalam konteks syariat Islam di Aceh, persoalan ini sudah jelas. Perempuan hendaknya berhijab, dan tidak pula ada kelompok masyarakat yang boleh mengadili perempuan tanpa jilab. Hanya otoritas berwenang yang boleh memberi nasehat, bukan hukuman sebagaimana framing media massa soal Aceh.

Melalui tulisan singkat ini, penulis tidak berharap banyak, hanya ikhtiar agar teman-teman yang selama ini otaknya isi propaganda negatif tentang Aceh sedikit tercerahkan. Mustahil saya mampu mengalahkan opini media nasional dan internasional yang mendiskreditkan syariat Islam di Aceh. Pertama, benar bahwa syariat Islam sedang diterapkan di Aceh, secara historis, yuridis, dan sosiologis, tidak mengalami kendala. Kalaulah belum ideal, itu hal yang wajar saja.

Kedua, dalam pelaksanaannya tidak terjadi radikalisme, ekstrimisme, bahkan rakyat Aceh menurut pandangan saya sangat Pancasilais. Jadi, bila ada media yang menggambarkan syariat Islam menyeramkan, jawabannya satu; dia tidak paham Pancasila dan Islam. Regulasi yang disusun legislatif dan eksekutif Aceh merujuk pada Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, termasuk non-muslim. Bila dalam agama yang teman-teman percayai memakai hijab merupakan dosa, tentu tidak ada hukuman sebagaimana Nabi Muhammad SAW. mencontohkan dimasa lalu.

Ketiga, terkait khilafiyah yang ada ditengah rakyat Aceh, hal itu bukanlah sesuatu yang baru. Misalnya soal jumlah raka’at shalat taraweh, soal qunut, bahkan soal zakat fitrah. Ini menjadi bukti bahwa kecerdasan masyarakat Aceh dalam berIslam sangat moderat, kalaupun ada riak soal khilafiyah hal itu dinamika yang bisa diselesaikan dengan baik-baik.

Lalu bila ada media bahkan politisi yang mempolitisir syariat Islam bahkan menentangnya, hal itu harus dipertanyakan dalilnya secara ilmiah. Secara yuridis jelas syariat Islam sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Secara historis syariat Islam pernah jaya dan secara sosiologis tidak terjadi intoleransi sebagaimana disuarakan media dan politisi.

[1] (QS. Al Ahzab: 59)
[2] (QS. An Nur: 30-31)
[3] Muhammad Sa’id Al Asymawi (2003) Kritik Atas Jilbab