Sumber foto unsplash

Beberapa hari ini sedang terjadi polemik harga tiket perjalanan menggunakan besi terbang. Kabarnya, akibat harga yang tak terjangkau itu membuat rakyat menggunakan cara yang tak biasa. Cara cerdas yang sebenarnya tamparan untuk pengambil kebijakan di negeri ini. Lalu mengapa hal itu terjadi?

Pertama, kemampuan rakyat tidak sesuai dengan standard yang diinginkan maskapai. Tentu ada yang salah, entah maskapai yang menuju bangkrut atau pemerintah yang gagal membuat rakyatnya mampu bepergian dengan cepat menggunakan pesawat terbang.

Kedua, kenaikkan harga tiket oleh maskapai tentu melalui proses kajian. Dengan operasional yang mahal dan kebutuhan perusahaan, maskapai akhirnya menetapkan harga tiket. Pastinya maskapai berusaha agar karyawannya tidak dirumahkan (bukan diberi rumah).

Harga tiket mahal pasti ada sebabnya, dan ternyata tiket untuk parlemen juga semakin mahal. Biaya yang harus dikeluarkan seorang caleg memang bervariasi. Sama seperti tiket pesawat, caleg butuh dana ekstra agar mendapat tiket menuju Jakarta. Bedanya penumpang pesawat tujuan Jakarta punya cara cerdas dan halal.

Sedangkan beberapa caleg sangat senang menghalalkan segala cara, padahal sesuatu yang dimulai dengan cara-cara tak baik akan menghasilkan produk tak baik pula. Maka tak heran bila banyak regulasi yang dihasilkan bersama pemerintah sering tak masuk akal. Dan tahun ini harga tiket menuju senayan kini semakin tinggi.

Selain cost politic ada juga cost tak terduga lainnya, wajar bila bohir kini menemukan momentum. Melalui sumbangan berbalas, bohir nantinya berharap proyek-proyek renyah dari wakil rakyat. Dan karenanya wakil rakyat berubah menjadi pesuruh bohir. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan sulit ditiadakan mengingat mahalnya tiket.

Wajar bila caleg-caleg berkualitas dan berintegritas sulit mendapatkan tiket. Kita, ada baiknya memulai tradisi baru. Kita memilih caleg berkualitas dan berintegritas tanpa suap. Sulit memang, saat kapitalisme berkuasa sampai ke desa-desa, bahkan menjangkiti pemuka agama. Uang memang segalanya, ilmu dan iman bisa dibeli dengan uang, apalagi suara dalam pilpres dan pileg.

Beberapa bulan yang lalu seorang bohir protes karena setelah membantu milyaran tidak mendapat jabatan dan proyek. Barangkali ia bohir kelas teri, tentu beda dengan bohir kelas kakap yang bahkan bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar. Konon lagi hanya uu dan keppres serta Perda.

Politik transaksional memang menguntungkan bohir. Memberi tiket kepada caleg maupun kepala daerah, lalu diganti dengan proyek. Bila ada caleg tak ada uang namun elektabilitas bagus, biasanya bohir dengan senang hati akan merapat. Caleg yang sudah utang budi dan materiil, akan menjadi tunggangan bohir ketika menjadi wakil rakyat.

Mahalnya tiket menuju Senayan, Jakarta telah menggoda caleg nakal menjual daerahnya sendiri. Bila neng Vanessa jual diri, maka caleg nakal menjual diri dan daerahnya. Atau bila ia seorang Presiden, dia jual negerinya pada bohir atau bahasa warkopnya rentenir politik. Hidupnya praktik ini karena kita inginkan itu.

Padahal kita yang awam bisa melawan praktik itu. Dimulai dari tim pemenangan yang jangan pamrih dan pemilih yang tanpa pamrih. Ruang ini akan menutup bohir membeli tiket, kita yang akan berikan tiket itu pada caleg yang berkualitas. Dengan demikian kita yang awam ikut mencegah praktik korupsi yang dilakukan bohir dan elit politik.

Sebagai maskapai penerbangan, kitalah yang berhak memberi tiket kepada caleg berkualitas. Pemilih amanah diharapkan melahirkan wakil rakyat yang amanah pula.