Lokasi Mesjid Oman Banda Aceh

21 Januari 1985 bom meledakan candi Borobudur. Dua pelaku tertangkap namun pengatur serangan hingga kini belum tertangkap. Peristiwa itu katanya sebagai aksi balas dendam, namun bisa pula aksi itu yang dikemudian hari dijadikan salah satu dalil pemberlakuan UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 yang mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi.  Organisasi sebesar HMI pecah, sementara itu organisasi-organisasi lain menerima dengan lapang dada, termasuk parpol.

Modus-modus terorisme memang kerap dijadikan dalil pembenaran tindakan sebuah rezim. Tidak tertutup kemungkinan sebuah peristiwa merupakan operasi intelijen. Melalui propaganda teroris, beberapa tindakan main hakim tanpa pengadilan akan dianggap benar dan dihalalkan. Disebuah negara yang tingkat penganggurannya tinggi sementara kapitalisme tumbuh subur, menciptakan kelompok ‘bom bunuh diri’ bukanlah hal sulit. Artinya peluang menghentikan kelompok teroris asli maupun buatan tidak cukup dengan edukasi. Lebih dari itu, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya menjadi lebih penting.

Sebagai mayoritas, umat Islam sejatinya tak perlu melakukan teror bom. Dimana-mana yang cenderung menjadi teroris kalau ia merupakan kelompok minoritas. Walaupun segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pendirian bangsa ini didahului akad para pemimpin bangsa. Secara bahasa akad berarti mengikat dua hal, para pakar kemudian memaknai akad lebih luas lagi. Salah satunya ada yang mendefiniskan akad merupakan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Republik ini didirikan atas kehendak rakyat Indonesia dan para intelektual digarda terdepan. Akad pendirian negara ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Sayang, diperjalanannya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas akad tersebut. Sejarah mencatat akad Soekarno kepada Aceh melalui walinya Teungku Muhammad Daud Beureueh dilanggar, dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan kepala negara atas rakyatnya. Akad itu kalimat performatif, kata setia dan cinta dalam menjalankan amanah harus diikuti bukti.

Kepala negara dan kepala rumah tangga itu sama-sama sudah berikrar janji setia, cinta, dan berjanji akan melaksanakan segala kewajiban. Area mereka yang berbeda, subtansinya sama. Ketika kepala negara tidak memenuhi kewajibannya, misalnya masih banyak angka kemiskinan yang tidak ditangani, janji-janji yang tidak sesuai dimasa pacaran dengan rakyat, dan kebohongan-kebohongan lainnya, maka akan ada gerakan protes.

Sejarah konflik vertikal di Indonesia didahului hal-hal sejenis, barangkali Indonesia masih beruntung belum bubar. Namun tinggal menunggu momen puncak bila kepala negara sering melanggar akad, akan ada gerakan konstitusional maupun tidak yang akan menceraikan bangsa ini. Kewajiban negara kepada faqir miskin dan anak terlantar harus dipenuhi, nafkah zahir harus dipenuhi negara dan kepala negara pemegang tanggung jawab tertinggi. Nafkah bathin berupa rasa aman, damai, kebebasan berpendapat, juga tak kalah penting.

Hal yang sama juga berlaku bagi kepala rumah tangga (suami/ayah). Ia harus memenuhi kewajibannya, ia harus menjadi teladan akhlak bagi istri dan anaknya. Pasca dilantik (nikah) ia secara otomatis memegang kunci Jannah bagi istrinya. Kepatuhan istri pada suami merupakan kewajiban. Bukan berarti pula suami bebas melakukan apapun, ada area kewajiban dan hak dalam hubungan bilateral tersebut. Aturan itu memberi otoritas bagi suami untuk menjalankan roda organisasi (keluarga). Sama halnya ketika rakyat memberikan otoritasnya kepada seorang pemimpin.

Selamat kepada Muhammad Hanif dan Riska Mentari yang telah berjanji setia, saling cinta, dan bersiaplah dengan segala ombak kehidupan. Semoga menjadi keluarga berkah.