Foto: sindonews

Kata honor dalam Kamus Bahasa Indonesia Online disebutkan sebagai kependekan dari kata honorarium. Dalam kamus bahasa inggris kata honorarium dimaknai sebagai a payment given for professional services that are rendered nominally without charge. Tenaga honorer baru-baru ini jadi pembicaraan dibeberapa media. Hal itu terkait dengan kesejahteraan mereka yang tidak sebanding dengan keringat keluar.

Memang sejarah tenaga honorer selalu begitu, bahkan untuk Aceh mengadakan seleksi ketat bagi tenaga kependidikan tingkat sekolah atas. Melalui program Aceh Carong, tenaga guru honorer mendapatkan upah berdasarkan kapasitas intelektualitas. Melalui SK yang dikeluarkan pihak terkait, mereka berkewajiban mengajar dan upah yang telah ditetapkan pula.

Cerita manis itu hanyalah jualan politik, faktanya masih banyak para guru yang tidak mendapatkan haknya. Jutaan alasan dipaparkan ke media dan tidak ada kata maaf disitu. Seolah-olah guru dan tenaga tekhnis yang salah, sebuah tradisi elit dari masa ke masa. Cuci tangan dengan mengorbankan bawahan demi citra diri, kelakuan yang dianggap dipertontonkan dari pusat hingga daerah.

Salah satu tujuan bangsa ini yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana hal itu terwujud bila gaji guru masih dikelola oleh para mafia anggaran. Bagaimana bangsa ini berterima kasih kepada para guru bila kewajiban negara saja belum maksimal diberikan.

Anehnya lagi, guru akan menjadi sasaran empuk bila ada siswa tidak lulus, terlibat narkoba, tawuran, serta kelakuan nakal lainnya. Guru akan menjadi sasaran dari kesalahan-kesalahan tersebut. Begitulah taqdir guru terutama guru honorer yang tak pernah pasti kapan digaji meski SK nya sudah harus diterbitkan lagi.

Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai jasa para guru, bangsa yang perdabannya tinggi adalah bangsa yang mengistimewakan para guru. Kita sepakat bahwa pembangunan manusia lebih penting dari infrastruktur walaupun pada kenyataannya berbanding terbalik. Jangankan mengapresiasi dengan bonus-bonus, bahkan gaji bulanan sampai setahun belum dibayar.

Bandingkan bila proyek infrastruktur, apa mungkin penundaan pembayaran bisa dilakukan selama itu? Bisa dibakar kantor pemerintahan kalau korbannya para kontraktor maupun distributor, ah senyum sambil ngopi dululah.