Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), gaji adalah upah dari kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Definisi itu membantu kita memahami apa itu gaji, dan mengapa ada pembantu presiden yang memberi pernyataan tidak produktif meski diklarifikasi.

Gaji faktanya dibayar dalam waktu yang tetap, dan menurut KBBI dalam bentuk uang. Dan gaji tidak ada urusan dengan keyakinan karena yang dibayar adalah jasa dari penerima gaji. Salah satu kelompok penerima gaji terbanyak di Indonesia adalah ASN atau PNS.

Gaji Pokok PNS saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah no 66 tahun 2005 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, meski kemudian mengalami beberapa revisi karena ada kenaikkan gaji. Dasar hukum ini yang mewajibkan pemerintah membayar abdi negara sesuai jasa yang telah mereka berikan. Dan itu bukanlah uang pemerintah apalagi seorang Menteri bahkan Presiden.

Sebagai pengejawantahan rakyat, pemerintah hanya bertugas melakukan keinginan rakyat. Setelah rakyat menyerahkan otoritasnya kepada sebuah pemerintahan, rakyat berhak mendapatkan pelayanan. Hak tersebut bukan hanya pelayanan administrasi akan tetapi hak ekonomi, budaya, maupun politik. Rakyat bebas memilih wakilnya maupun siapa presidennya.

Sekedar mengingatkan, era orde baru telah lewat dan seorang PNS tidak harus memilih parpol maupun Presiden berdasarkan keinginan seorang Menteri maupun Presiden. Kalau memang ingin PNS tidak memilih silahkan gunakan Undang-Undang bukan main gertak ala cendol. Saya malah cenderung untuk Presiden sebaiknya hanya PNS yang punya hak pilih, dengan catatan tidak ada agenda-agenda terselubung dalam setiap kegiatan PNS.

Selain itu, kebebasan PNS harus dipastikan dan tidak ada tekanan kepada mereka. Jika negara ini sudah mencapai taraf maju, tekanan psikologis sejenis Menteri itu ya gak masalah. Namun negeri ini belum sampai ke level tersebut, sehingga bisa menjadikan PNS dalam ketakutan berdemokrasi.

Pendidikan politik yang tak sehat telah dipraktikan seorang Menteri. Itu merupakan bukti bahwa sipil bisa lebih menakutkan bila diberi kuasa. Semua bisa menjadi otoriter bila diberi kekuasaan, sebabnya apa? Cinta pada jabatan, begitulah manusia yang awalnya demokratis menjadi tiran karena cinta kekuasaan. Sama seperti Iblis yang tak terima dipimpin Adam AS.

Tradisi demokrasi di wilayah PNS memang masih kaku. PNS seolah dilarang berdemokrasi padahal PNS hanya dilarang berpolitik. Dua hal yang sangat berbeda namun karena kealpaan kita mengkaji ulang, tertutupnya pintu dialektika, sehingga dilarang berpolitik dimaknai dilarang pula berdemokrasi. PNS dilarang mengatakan pilihannya didepan umum, sementara para Menteri malah ber-KTA partai politik.

Konyolnya lagi bila fasilitas negara digunakan untuk urusan partai politik dan pencapresan. Sementara PNS yang ditanya atasannya, ingin menghormati atasan dan ingin pula jujur malah diserang personalnya. Saya kurang yakin para elit bisa gagah seperti itu diforum internasional. Belajarlah dari kopi, diforum level apapun ia tetap gagah berani. Ia akan memberikan rasa yang sama tak peduli jabatan apapun yang dimiliki penikmatnya.