Petisi

0
159
Sumber foto mycoastnow

Sore itu saya sedang membaca sebuah berita terkini, ditemani kopi dan rasa syukur atas segala kenikmatan yang dilimpahkan Yang Maha Rahman dan Rahim. Berita itu terkait petisi yang diajukan beberapa orang agar Irwandi Yusuf dibebaskan atau jangan ada kriminalisasi terhadap dirinya.

Saya tidak akan masuk keranah hukum, atau menganalisa apakah petisi akan berhasil. Poin yang ingin saya ungkapkan adalah sudah saatnya regulasi petisi dibuat. Pasalnya dasar hukum petisi di Indonesia tidak memiliki kekuatan memaksa pemerintah atau siapapun untuk merespon petisi yang dibuat. Hal ini berbeda dengan regulasi petisi di Amerika Serikat.

Amerika Serikat membuat regulasi menarik soal petisi. petisi yang mendapat lebih dari 10 ribu pendukung, dalam waktu 30 hari sejak dibuat, harus direspon pemerintah. Sedangkan petisi yang gagal mendapat 150 dukungan dalam 30 hari, tak akan muncul dalam sistem pencarian. Artinya, netizen tak akan bisa menemukan petisi tersebut.

Sementara dasar hukum petisi di Indonesia hanya diatur dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kutipannya silahkan googling. Satu hal yang pasti tidak ada kewajiban pemerintah merespon apalagi menindaklanjuti petisi tersebut. Sia-siakah petisi tersebut? Di tahun politik tidak ada yang sia-sia, bahkan wacana menguji capres baca Al-Qur’an pun akan membuat anda terkenal meski tidak ada aturan itu dalam konstitusi Indonesia.

Dan ada baiknya kita menanti saja hasil dari proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu sudah saatnya kita bertanya pada capres dan caleg yang berencana menjadikan petisi sebagai solusi ketika ada hal yang tidak benar terjadi. Petisi bisa menjadi cara bagi warga negara untuk memprotes banyak hal, di negara demokrasi petisi kiranya perlu diregulasikan.

Regulasi yang disusun nantinya harus adil, jangan sampai petisi menjadi cara bagi koruptor bebas dari hukuman. Karena koruptor memiliki cukup uang untuk membiayai petisi, maka petisi bisa dijadikan proyek demokrasi. Sama halnya dengan aksi bayaran yang kerap dilakukan politisi agar dirinya bebas dari jeratan hukum. Akan muncul agen petisi yang mematok harga tertentu, apalagi bila orang gila juga boleh ikut dalam petisi tersebut.

Soal tekhnis petisi dan keabsahannya, boleh dijadikan dialektika di kampus-kampus. Saya percaya mahasiswa dan akademisi di kampus lebih detail dan canggih menyusun tekhnis regulasi petisi. Kepada para caleg silahkan wacanakan petisi sebagai solusi rakyat bisa benar-benar menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.